Kasus Hukum Pajak Pertemuan/Minggu ke-8 Prodi KUI

Kasus 5:

Sejak Januari Tahun 2009, Bowo telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Bowo mengelola sebuah usaha restoran waralaba cepat saji yang terkenal. Dari usahanya tersebut, Bowo mempunyai kewajiban membayar pajaknya rata-rata sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Pertanyaan :

  1. Jika pada bulan Juli Tahun 2009, Bowo membayarkan pajak penghasilannya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Berdasarkan SKPKB tersebut, ternyata Bowo hanya membayarkan pajak sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) saja ditambah dengan sanksi administrasinya. Jika kemudian muncul Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) pada Bulan Januari 2010, maka berapa total kewajiban pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh Bowo?
  2. Apakah yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan?
  3. Apabila ternyata Bowo pada Bulan Januari 2010 membayarkan tagihan pajaknya sesuai dengan yang seharusnya, namun Kantor DJP tetap menerbitkan SKPKBT, dan kemudian Bowo mengajukan permohonan pembetulan Surat Ketetapan Pajak tersebut, maka berapa lama waktu bagi DJP untuk mengeluarkan keputusan atas permohonan Bowo? Apakah konsekuensi yang diterima Bowo jika Kantor DJP tetap tidak mengeluarkan Surat Ketetapan sampai lewat jangka waktunya?
  4. Pada Bulan Maret 2011, Bowo menyetorkan pajak atas tagihan pajak Bulan Februari 2011 sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Bowo mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajaknya. Berdasarkan permohonan dari Bowo, maka kemudian terbit Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Apa yang dimaksud SKPLB?
  5. Selain menerbitkab SKPLB, Kantor DJP pun juga bisa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Apakah yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil?
  6. Atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan Bowo (sesuai yang tercantum pada nomor 4), Bowo mengajukan permohonan pengembalian pajak.
    1. Berapa lama waktu maksimal yang dimiliki oleh Kantor DJP untuk menerbitkan SKP atas permohonan Bowo tersebut?
    2. Bagaimana konsekuensi jika Kantor DJP tidak menerbitkan SKP sampai waktu yang telah ditentukan?
    3. Jika Bowo mengajukan permohonan pengembalian pajak pada April 2011 dan SKPLB nya baru terbit pada September 2012, maka tentukan total pajak dan bunga yang harus ditanggung oleh Kantor DJP!

About faisalluqmanhakim

I'm simple
This entry was posted in Kasus Hukum Pajak. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s