Handout Pokok-pokok Hukum Perdata I

Pokok-pokok Hukum Perdata I

n  Sekilas Sejarah

n  Hukum Perdata  Indonesia berasal dari Hukum Perdata Belanda.

n  Hukum Perdata Belanda bersumber dari Hukum Privat Perancis.

n  Hukum Privat Perancis bersumber dari Corpus Juris Justinianus (Romawi).

n  Sekilas Sejarah (2)

n  Tahun 1838 Pemerintah Belanda baru dapat menciptakan :

  1. Burgerlijk Wetboek (BW)
  2. Wetboek van Koophandel (WvK)

HUKUM PERDATA

RANGKAIAN ATURAN-ATURAN HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG YANG SATU DENGAN YANG LAIN DALAM MASYARAKAT

HUKUM DAGANG

ATURAN-ATURAN HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG YANG SATU DENGAN YANG LAIN, KHUSUSNYA DALAM BIDANG PERNIAGAAN

n  Hubungan Hukum Perdata dan
Hukum Dagang

n  Pasal 1 KUHDagang menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selama dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ini.

n  Pasal 15 KUHDagang menyatakan bahwa segala perseroan yang disebut dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, oleh Kitab ini dan oleh Hukum Perdata.

HUBUNGAN KEDUANYA ADALAH HUBUNGAN ANTARA HUKUM UMUM DAN HUKUM KHUSUS

PASAL 1 KUHD:

“LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI”

SUMBER

HUKUM PERDATA:

KUH PERDATA (BW)

HUKUM DAGANG:

KUH DAGANG (WvK)

HUKUM PERDATA LUAS:

HUKUM PERDATA SEMPIT + HUKUM DAGANG

HUKUM PERDATA SEMPIT:

HUKUM PERDATA LUAS – HUKUM DAGANG

n  PEMBAGIAN MENURUT
ILMU PENGETAHUAN HUKUM

  1. HUKUM PERORANGAN (PERSONENRECHT)
  2. HUKUM KELUARGA (FAMILIERECHT)
  3. HUKUM HARTA KEKAYAAN (VERMOGENSRECHT)
  4. HUKUM WARIS (ERFRECHT)

n  PEMBAGIAN MENURUT SISTEMATIKA BW

  1. BUKU I PERIHAL ORANG (VAN PERSONEN)
  2. BUKU II PERIHAL BENDA (VAN ZAKEN)
  3. BUKU III PERIHAL PERIKATAN (VAN VERBINTENISSEN)
  4. BUKU IV PERIHAL PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA (VAN BEWIJS EN VERJARING)

TENTANG  SUBJEK HUKUM

ORANG (BADAN PRIBADI) ADALAH SUBYEK HUKUM (SUBJECTUM JURIS) DI DALAM HUKUM ATAU PENDUKUNG                    HAK DAN KEWAJIBAN

ADA 2, YAITU:

1. MANUSIA (NATURLIJKE PERSOON)

2. BADAN HUKUM (RECHTPERSOON)

MANUSIA (Naturlijke Persoon)

n  SEJAK LAHIR SAMPAI MENINGGAL DUNIA

PASAL 2 BW:

“ ANAK DALAM KANDUNGAN, DIANGGAP TELAH LAHIR, BILA KEPENTINGAN SI ANAK MENGHENDAKI ”

TIDAK SEMUA ORANG DAPAT BERTINDAK SENDIRI DALAM MELAKSANAKAN HAK-HAKNYA

PASAL 1330 BW (TIDAK CAKAP HUKUM)

  1. ORANG YANG BELUM DEWASA (Minderjarig)
  2. ORANG YANG TERGANGGU JIWANYA
  3. PEREMPUAN BERSUAMI

n  Perkawinan (1)

n  Definisi menurut beberapa sarjana :

1.            Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. (Subekti)

2.            Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan. (Wirjono Prodjodikoro)

3.            Perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi. (Soediman Kartohadiprodjo)

n  Perkawinan (2)

n  Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

(Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974)

v  Jadi perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang saling mencintai untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal.

n  Perkawinan Campuran

1. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. (Pasal 57)

2.            Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

n  Putusnya Perkawinan (2)

n  Menurut UU Perkawinan :

  1. Kematian
  2. Perceraian
  3. Putusan Pengadilan

n  Alasan Perceraian

  1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

n  Alasan Perceraian (2)

4.            Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

5.            Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

6.            Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

BADAN HUKUM (Rechtpersoon)

DITETAPKAN OLEH HUKUM SEBAGAI SUBYEK HUKUM, SEHINGGA DAPAT MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM SEPERTI HALNYA MANUSIA

TENTANG KEBENDAAN

BUKU II KUHPERDATA TENTANG

HUKUM KEBENDAAN,

MENGGUNAKAN “SISTEM TERTUTUP” YAITU ORANG TIDAK DIPERKENANKAN MENCIPTAKAN HAK KEBENDAAN LAIN, SELAIN APA YANG SUDAH ADA DALAM BUKU II TERSEBUT

BENDA

APA SAJA YANG DAPAT DIJADIKAN HAK SESEORANG

n  Pengertian Benda

n  Sehingga pengertian benda dapat disimpulkan bahwa:

Benda itu merupakan segala sesuatu yang menjadi objek hukum serta dapat dihaki oleh setiap orang.

n  Pengertian Hukum Benda

n  Hukum benda adalah keseluruhan aturan yang mengatur mengenai benda beserta hak-hak yang melekat atas benda.

n  Klasifikasi Benda

n  Undang-undang membagi benda-benda dalam beberapa macam :

  1. Benda yang dapat diganti (contoh : uang) dan yang tidak dapat diganti (contoh : seekor kuda);
  2. Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau “di luar perdagangan” (contoh : jalan-jalan dan lapangan umum);
  3. Benda yang dapat dibagi (contoh : beras) dan benda yang tidak dapat dibagi (contoh : seekor kuda)
  4. Benda yang bergerak (contoh : perabot rumah tangga) dan yang tak bergerak (contoh : tanah)

Yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak

n  Pentingnya  pembagian benda bergerak dan tidak bergerak

  1. Bezit

Mengenai bezit, misalnya, terhadap barang bergerak berlaku azas seperti yang tercantum dalam Pasal 1977 KUHPerdata, yaitu bezitter dari barang bergerak adalah sebagai eigenaar dari barang tersebut. Sedangkan kalau mengenai barang tak bergerak tidak demikian halnya.

2.            Levering (Penyerahan)

Mengenai levering terhadap benda bergerak itu dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan terhadap benda tak bergerak dilakukan dengan balik nama.

3.            Verjaring (daluarsa)

Terhadap benda-benda bergerak itu tidak dikenal verjaring sebab bezit adalah sama dengan eigendom atas benda bergerak itu, sedang untuk benda-benda tak bergerak mengenal adanya verjaring.

n  Pentingnya  pembagian benda bergerak dan tidak bergerak (2)

4.            Bezwaring (pembebanan)

Terhadap benda bergerak harus dilakukan dengan pand sedang terhadap benda tak bergerak harus dilakukan dengan hipotik.

  1. Beslag (penyitaan).

                Beslag ini ada 2 (dua) macam yaitu Revindicatoir Beslag, untuk benda bergerak dan Conservatoir Beslag, untuk benda tak bergerak.

 

About faisalluqmanhakim

I'm simple
This entry was posted in Kasus Hukum Pajak. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s