Hukum Perdata II

•Hak-hak Kebendaan
•Menurut KUHPerdata :
1.Hak Bezit
2.Hak Eigendom
3.Hak Servituut
4.Hak Opstal
5.Hak Erfpacht
6.Hak Pakai Hasil
7.Hak Gadai
8.Hak Hipotik
9.Hak Privilege
10.Hak Reklame
•Bezit
•Bezit :
•Suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.
•Eigendom
•Pasal 570 KUHPerdata
•Eigendom adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya.
•Hak Servituut (erfdienstbaarheid)
•Hak Servituut disebut juga dengan pengabdian pekarangan, yaitu suatu beban yang diberikan kepada pekarangan milik orang yang satu, untuk digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarangan milik orang lain.

(Pasal 674 ayat (1) KUHPerdata)

•Hak Servituut adalah suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan.

(Prof. Subekti)

•Hak Opstal
•Hak Opstal adalah suatu hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanahnya orang lain. Hak opstal disebut juga hak numpang karang, yaitu adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan dan penanaman diatas pekarangan orang lain.

(Pasal 711 KUHPerdata)

•Hak Erfpacht
•Hak Erfpacht adalah hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun yang dinamakan “pacht”

(Pasal 720 KUHPerdata)

•Hak erfpacht dapat juga diartikan sebagai hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, hasil atau pendapatan
•Hak Pakai Hasil
•Hak Pakai Hasil adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan dari suatu benda orang lain, seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri, dengan kewajiban menjaga supaya benda tersebut tetap dalam keadaannya semula.

(Pasal 756 KUHPerdata)

•Hak pakai hasil adalah suatu hak untuk memungut hasil dari barang orang lain seolah-olah seperti eigenaar dengan kewajiban untuk memelihara barang itu supaya tetap adanya.

(Prof. Sri Soedewi)

•Hak Gadai
•Hak Gadai adalah suatu hak kebendaan yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.

(Pasal 1150 KUHPerdata)

•Hak Hipotik
•Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

(Pasal 1162 KUHPerdata)

•Hak hipotik adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda tak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari (pendapatan penjualan) benda itu.

(Prof. Subekti)

•Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perutangan.

(Prof. Sri Soedewi)

•Hak Reklame
•Hak reklame adalah suatu hak yang diberikan kepada penjual untuk meminta kembali barangnya yang telah diterima oleh pembeli setelah pembeli membayar tunai.
•Selambatnya dilakukan dalam waktu 30 hari.
•Hak Retentie
•Hak Retentie adalah hak untuk menahan suatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.
•Hak retentie ini mempunyai sifat yang tak dapat dibagi-bagi. Artinya, pembayaran atas sebagian utang saja, tidak menjadikan hak retentie menjadi hapus. Hak retentie hapus jika seluruh utang telah dibayar lunas
•Hak-hak Kebendaan (2)
•Menurut UUPA :
1.Hak Milik
2.Hak Guna Usaha
3.Hak Guna Bangunan
4.Hak Pakai
5.Hak Sewa
•Hak Kebendaan Menurut UUPA
1.Hak Milik.

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. (Pasal 20 ayat (1) UUPA)

2.  Hak Guna Usaha

Hak Guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. (Pasal 28 ayat (1) UUPA)

 

•Hak Kebendaan Menurut UUPA (2)

3.  Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35 ayat (1) UUPA)

4.  Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. (Pasal 41 ayat (1) UUPA)

•Hak Kebendaan Menurut UUPA (3)

5.  Hak Sewa untuk Bangunan

Hak Sewa untuk Bangunan adalah hak seseorang atau suatu badan hukum mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. (Pasal 44 ayat (1) UUPA)

•HUKUM WARIS
•Pengertian

 

Hukum waris adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seorang yang meninggal dunia, dan siapa-siapakah yang berhak atas kekayaan itu.

 

Prof. Soediman Kartohadiprodjo, SH

•Pengertian (2)

Hukum Waris :

Kumpulan peraturan yang mengatur mengenai harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup atau yang ditinggalkannya.

•3 Unsur dalam Hukum Waris
1.Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.
2.Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya si pewaris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris.
3.Harta warisan, yaitu keseluruhan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurangi dengan semua utangnya.
•Pewarisan Karena Kematian
•Pewarisan hanya dapat terjadi karena kematian.
•Dengan demikian, sejak detik kematian tersebut, maka segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya.
•Konsekuensi logis dari adanya Pasal itu adalah bahwa kita belum dapat berbicara tentang warisan kalau si pewaris masih hidup
•Syarat-syarat Mewaris
1.Ahli waris harus sudah ada dan masih ada pada saat warisan terbuka.
2.Mempunyai hubungan darah dengan pewaris
3.Bukan orang yang tidak patut untuk mewaris.
4.Tidak menolak warisan
•HUKUM PERIKATAN
•Pengertian Perikatan

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

(Prof. Subekti)

•Sumber-sumber Perikatan
•Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.
•1. Perikatan yang bersumber dari Undang-undang
A.Undang-undang saja (Pasal 1352), artinya adalah perikatan itu timbul karena memang undang-undang mengatur demikian.

Misalnya adalah Pasal 104 dan Pasal 625.

B.  Undang-undang karena perbuatan orang (Pasal 1353), artinya adalah karena adanya suatu perbuatan dari seseorang maka menjadi timbul suatu perikatan.

Contohnya : perbuatan yang halal adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perbuatan yang melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

•2. Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian
A.Perjanjian bernama, adalah perjanjian yang sudah ditentukan di dalam KUHPerdata.

Contohnya : perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan sebagainya.

B.  Perjanjian tak bernama, adalah perjanjian yang tidak ditentukan pengaturannya dalam KUHPerdata.

Contohnya : perjanjian leasing, perjanjian titip jual, perjanjian franchise, dan sebagainya.

•Hapusnya Perikatan
•Hapusnya perikatan yang diatur di dalam Pasal 1381 KUHPerdata
1.Pembayaran
2.Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
3.Pembaharuan utang (Novasi)
4.Perjumpaan utang (Kompensasi)
5.Percampuran utang
6.Pembebasan utang
7.Musnahnya barang yang terutang
8.Batal atau pembatalan
9.Berlakunya suatu syarat batal
10.Lewat waktu (Daluwarsa)
•Pengertian Perjanjian
1.Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1313 KUHPerdata

2.  Perjanjian adalah  suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Prof. Subekti

 

•Pengertian Perjanjian (2)

3.  Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH

4.  Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan

Abdulkadir Muhammad, SH

•Unsur-unsur dalam Pengertian Perjanjian
1.Ada para pihak
2.Ada persetujuan
3.Ada tujuan yang akan dicapai
4.Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5.Ada bentuk tertentu, bisa lisan maupun tertulis
6.Ada syarat-syarat tertentu
•Asas-asas Perjanjian
1.Asas kebebasan berkontrak/system terbuka

Asas ini menyatakan bahwa semua orang/pihak bebas untuk melakukan perjanjian dan bebas untuk menentukan isi dari perjanjian itu.

2.  Asas Pacta Sunt Servanda

Suatu asas yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338)

•Asas-asas Perjanjian (2)

3.  Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, sesuai dengan Pasal 1320.

4.  Asas pelengkap (Optional)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap, artinya adalah pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disimpangi. Sehingga adanya perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih jika menghendaki adanya penyimpangan itu, maka diperbolehkan. Namun jika ternyata tidak diatur, maka ketentuan dalam KUHPerdata atau hukum perjanjian itu menjadi berlaku.

•Syarat Sah Perjanjian
1.Subjek nya tertentu/Cakap untuk membuat perjanjian

Pada dasarnya semua orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali seperti yang ditentukan oleh Pasal 1330, yaitu : Orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh UU.

2.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu menyepakati mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Kata sepakat menjadi tidak sah jika ada kekhilafan, paksaan, dan penipuan (dwang, dwaling, bedrag)

 

•Syarat Sah Perjanjian (2)

3.   Adanya hal tertentu/Objeknya tertentu

Hal ini menyangkut adanya objek tertentu yang harus dipenuhi dan ditentukan. Menurut Pasal 1332 KUHPerdata, hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan objek perjanjian.

4.  Suatu sebab yang halal/Causa yang halal

Hal ini berkaitan dengan isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang terlarang, maka tidak mempunyai kekuatan.

•Syarat Sah Perjanjian (3)
•Syarat Nomor 1 dan 2 adalah syarat subjektif. Ketiadaan syarat subjektif atau syarat subjektif tidak dipenuhi maka menyebabkan dapat dibatalkan.
•Syarat Nomor 3 dan 4 adalah syarat objektif. Ketiadaan syarat objektif atau tidak dipenuhinya syarat objektif ini maka menyebabkan batal demi hukum.
•Wanprestasi
•Wanprestasi dapat diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.
•Sehingga wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian
•Timbulnya Wanprestasi
•Wanprestasi dapat timbul karena :
1.Kesengajaan  atau kelalaian debitur sendiri
2.Adanya keadaan memaksa (overmacht)

 

•Bentuk-bentuk Wanprestasi
1.Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2.Debitur memenuhi prestasi, tetapi salah atau tidak sebagaimana mestinya.
3.Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat.
•Keadaan Memaksa
1.Keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Prof. Subekti

2.  Keadaan memaksa adalah kedaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga  akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Abdulkadir Muhammad, SH

•Perikatan yang Timbul Karena Undang-undang
•Perikatan karena UU Timbul Karena :
1.Perikatan yang lahir dari UU saja

Perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan.

2.  Perikatan yang lahir dari UU karena perbuatan orang, dapat timbul dari :

•Perbuatan menurut hukum
•Perbuatan melawan hukum

 

•1. Perbuatan Menurut Hukum
1.Perwakilan sukarela (zaakwarneming)

Suatu perbuatan dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut.

•2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
•Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda “onrechtmatigedaad” adalah tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365).
•Terjemahan onrechmatigedaad
1.Perbuatan yang bertentangan dengan hukum
2.Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum
3.Perbuatan yang melanggar hukum
4.Tindakan melawan hukum
5.Penyelewengan perdata.
•Unsur-unsur PMH
1.Perbuatan itu harus melawan hukum
2.Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3.Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4.Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat)
vBahwa akibat dari suatu PMH adalah timbulnya kerugian. Kerugian itu diharuskan supaya diganti oleh orang yang melakukan PMH itu.

About faisalluqmanhakim

I'm simple
This entry was posted in Kasus Hukum Pajak. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s