Pokok-Pokok Hukum Pidana

POKOK-POKOK HUKUM PIDANA

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, yang diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan/ siksaan

Sumber                : KUHPidana

: WvS (Wetboek van                                         Strafrecht)

Perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana

Delik, terdiri atas:

Kejahatan (misdrijven), dalam Buku II KUHP

Pelanggaran (overtredingen), dalam Buku III KUHP

Pada mulanya, pembedaan antara KEJAHATAN dan PELANGGARAN merupakan pembedaan yang prinsipil kualitatif, tetapi pandangan itu sekarang bergeser menjadi pembedaan secara kuantitatif. Jadi, hanya soal berat ringannya pidana.

Asas-asas Perbuatan Pidana

1. Asas Legalitas (Pasal 1 KUHP)

‘tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundangan’

Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege poenali

2. Harus ada kesalahan

Doktrin Culpabilitas ‘geen straf zonder schuld’

3. Harus dapat dipertanggungjawabkan

Karena ada segolongan orang yang tidak mampu/ harus bertanggung jawab

a. minderjarig

Cek Pasal 45 KUHP

b. Gebrekkigeontwikelling (cacat jiwa)

Cek Pasal 44 KUHP

c. Ziekelijke storing (sakit jiwa)

Cek Pasal 44 KUHP

4. Alasan Pemaaf (schulduitsluitingsgronden)

a. Overmacht (daya paksa)

Cek Pasal 48 KUHP

b. Pembelaan terpaksa

Cek Pasal 49 KUHP

5. Alasan Pembenar (rechtsvaardigingsgronden)

a. Melaksanakan ketentuan UU

Cek Pasal 50 KUHP

b. Melaksanakan perintah jabatan

Cek Pasal 51 KUHP

 

n  SISTEM PIDANA

n  SISTEM PIDANA MENURUT PASAL 10 KUHP, ADALAH:

1. PIDANA POKOK

2. PIDANA TAMBAHAN

n  PIDANA POKOK

n  PIDANA MATI

n  PIDANA PENJARA

n  PIDANA KURUNGAN

n  DENDA

n  PELAKSANAAN PIDANA MATI

n  DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UU NO. 2/ PNPS/ 1964 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI OLEH PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER

n  CEK PASAL 271 KUHAP (UU NO. 8 TAHUN 1981)

n  PIDANA TAMBAHAN

n  PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU

n  PERAMPASAN BARANG-BARANG TERTENTU

n  PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM

n  ASAS-ASAS SISTEM PIDANA

n  TIDAK ADA PENGGABUNGAN PIDANA POKOK

n  DITETAPKANNYA PIDANA MINIMUM DAN MAKSIMUM

n  PIDANA DENDA TIDAK DITENTUKAN PIDANA MAKSIMUMNYA, MELAINKAN MINIMUMNYA

n  DENDA DAPAT DIGANTI DENGAN KURUNGAN

n  PERBEDAAN PIDANA PENJARA DAN KURUNGAN

n  PEKERJAAN TERPIDANA KURUNGAN HARUS LEBIH RINGAN (PASAL 19 KUHP)

n  PIDANA KURUNGAN HARUS DILAKSANAKAN DALAM WILAYAH TEMPAT TINGGAL TERHUKUM (PASAL 21 KUHP)

n  MINIMUM KURUNGAN 1 HARI, MAXIMUM 1 TAHUN (PASAL 18 KUHP), MINIMUM PENJARA “SELAMA WAKTU TERTENTU”, MAXIMUM SEUMUR HIDUP (PASAL 12 KUHP)

n  PIDANA BERSYARAT

n  PUTUSAN HAKIM YANG MENGANDUNG SUATU PIDANA PADA SESEORANG, TETAPI EKSEKUSINYA DITUNDA/ DIGANTUNGKAN PADA SUATU SYARAT

n  JADI, SESEORANG YANG DIJATUHI PUTUSAN PIDANA BERSYARAT TIDAK PERLU MENJALANI PUTUSAN TERSEBUT, ASAL IA TIDAK MELANGGAR SYARAT YANG DITENTUKAN.

WAKTU TERTENTU DIMANA SESEORANG YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT HARUS MENGINDAHKAN SYARAT YANG DITENTUKAN DISEBUT MASA PERCOBAAN.

n  PIDANA BERSYARAT DAPAT DIJATUHKAN DALAM HAL:

n  PENJATUHAN PIDANA PENJARA MAXIMUM 1 TAHUN

n  PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN

n  PENJATUHAN PIDANA DENDA (TIDAK TERMASUK PELANGGARAN PAJAK NEGARA), BILA HAKIM BERPENDAPAT PIDANA TAK TERPIKULKAN OLEH TERHUKUM

n  Tujuan Pemidanaan

  1. Teori Absolut
  2. Teori Relatif
  3. Teori Gabungan

n  Teori Absolut

n  Tujuan hukum pidana / pemidanaan itu terletak pada hukum pidana itu sendiri.

n  Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhi hukuman/pidana.

n  Teori Relatif

Tujuan Pemidanaan :

  1. Mencegah terjadinya kejahatan
  2. Menakut-nakuti sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan
  3. Untuk memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana
  4. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

n  Teori Gabungan

n  Tujuan Pemidanaan :

Karena orang tersebut melakukan kejahatan, supaya ia jangan melakukan kejahatan lagi.

 

 

About faisalluqmanhakim

I'm simple
This entry was posted in Kasus Hukum Pajak. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s