Pokok-Pokok Hukum Tata Negara

POKOK-POKOK HUKUM TATA NEGARA

n  HUKUM TATA NEGARA

n  HUKUM TATA NEGARA

ADALAH SEPERANGKAT ATURAN HUKUM YG MENGATUR TATANAN HIDUP MANUSIA SECARA BERSAMA DLM SUATU NEGARA

n  OBYEK
HUKUM TATA NEGARA

“NEGARA TERTENTU”

n  Istilah Negara

  1. Negara dipakai dalam arti penguasa
  2. Negara dipakai dalam arti persekutuan rakyat
  3. Negara berarti : suatu wilayah tertentu, dimana berdiam suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi
  4. Negara berarti kas negara atau fiscus

(Van Apeldoorn)

n  UNSUR-UNSUR NEGARA

n  RAKYAT

n  DAERAH/ WILAYAH

n  PEMERINTAH YG BERDAULAT

n  PENGAKUAN DR NEGARA LAIN

n  Status Warga Negara

n  Status POSITIF: memperoleh fasilitas & jaminan  mndpt kemakmuran

n  Status NEGATIF: Negara tdk mencampuri HAM

n  Status AKTIF: ikut serta dlm pemerintahan

n  Status PASIF: tunduk pd ketentuan negara

n  SYARAT UNSUR DAERAH

n  Secara efektif diakui di seluruh wilayah ybs

n  Tdk ada kekuasaan negara lain

n  PEMERINTAH BERDAULAT

n  Ke dalam: pemerintahan berkuasa & berwibawa

n  Ke luar: sederajat dng negara lain

n  PENGAKUAN DR NEGARA LAIN

n  De Facto: fakta adanya negara

n  De Jure: pertimbangan yuridis menurut hukum

n  ASAS-ASAS
HUKUM TATA NEGARA

n  Asas Negara Kesatuan

n  Asas Negara Hukum

n  Asas Negara Republik yang ber-KR

n  Asas Negara Konstitusional

n  Asas Presidensial

n  LEMBAGA TINGGI NEGARA

n  MPR

n  Keanggotaan :

  1. Anggota DPR
  2. Anggota DPD

Pasal 2 UUD 1945

n  Kewenangan MPR

  1. Mengubah dan menetapkan UUD
  2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
  3. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya
  4. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

n  Presiden

n  Pasal 4 ayat 1 UUD 1945

n  Pasal 4 ayat 2 UUD 1945

n  Hak-hak Presiden

  1. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
  2. Atas persetujuan DPR berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain
  3. Membuat perjanjian internasional
  4. Mengangkat duta besar
  5. Memberikan grasi dan rehabilitasi
  6. Memberikan amnesti dan abolisi
  7. Memberikan gelar, tanda jasa, dan lainnya yang diatur UU

n  DPR

n  Hak Anggota DPR :

  1. Hak Interpelasi
  2. Hak Angket
  3. Menyatakan pendapat
  4. Mengajukan RUU
  5. Mengajukan pertanyaan
  6. Menyampaikan usul dan pendapat
  7. Memilih dan dipilih

n  DPRD

n  Fungsi :

  1. Fungsi Legislatif
  2. Fungsi Anggaran
  3. Fungsi Pengawasan

Tugas dan wewenang pada intinya sama dengan DPR, hanya wilayah/lingkupnya lebih sempit.

n  DPD

n  Fungsi :

  1. Mengajukan usul, ikut dalam pembahasan, dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
  2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu

 

About faisalluqmanhakim

I'm simple
This entry was posted in Kasus Hukum Pajak. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s